Program KB Pemerintah Kota Bandung Badan Pemberdayaan Perempuan

Program KB Pemerintah Kota Bandung Badan Pemberdayaan Perempuan

Program KB Pemerintah Kota Bandung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung Sekilas Kota Bandung Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dimana perkembangan pembangunannya semakin pesat baik secara fisik maupun non fisik. Posisi demikian merupakan salah satu daya tarik meningkatnya arus urbanisasi. yang sangat mempengaruhi terhadap meningktanya pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung. Penduduk berjumlah besar dan berkualitas merupakan modal dan potensi bagi pembangunan, namun penduduk yang besar dan tidak berkualitas akan memnjadi beban pembangunan. Secara geogarfis Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat dan Timur yang menghubungkan dengan Ibu Kota Negara. Sedangkan batas wilayah, sebelah selatan dan utara adalah Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kabupaten Bandung dan sebelah Barat adalah Kota Cimahi secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter diatas permukaan laut, titik tertinggi 1.050 meter dan terendah 675 meter dengan temparatur rata-rata 26,6 derajat celcius dengan rata-rata curah hujan 156,mm dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari perbulan. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah urusan wajib berdasarkan Peraturan Peremerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang memiliki 108 Urusan, 15 Program dan 76 Kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur peraturan menteri dalam negeri no. 13 / 2006 yang telah dirubah Permendagri No. 59 / 2007. dan Perwal Walikota No. 542/2008 yang telah dirubah dengan Perwal 004/2011 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam aplikasi operasionalnya berada dalam satu Badan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Induk Organisasi Pemberdayaan Perempuan berada dibawah Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Induk Organisasi Keluarga Berencana berada dibawah Lembaga Non Departemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kewenangan Pemberdayaan Perempuan diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sejak tahun 2001 dan berada dibawah koordinasi Assisten Ekbang dan Kesra berdasar Perda No. 3/2001 Ttg Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah. Kewenangan Keluarga Berencana diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sebagai amanat UU No.22/1999. sejak 16 Desember 2003 dan

selanjutnya dibentuk Badan Keluarga Berencana Berdasarkan Perda No. 08/2004. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipadukan dalam satu wadah lembaga teknis daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tanggal, 4 Desember 2007 tentang Tentang Susunan Sumber Daya Manusia PPKB SDM TENA GA PP KB

N O TAHUN STRUK TURAL PKB PLKB PELAK SANA TPK JML 1 2004 13 177 12 72 274 2 2005 13 129 10 49

201 3 2006 13 113 10 47 183 4 2007 13 83 4 39 139 5 2008 15 73 5 49 142 6

2009 15 66 1 36 118 7 2010 15 62 1 32 28 138 7 2011 15 53 1 26 52 147

Profil Unsur Pimpinan Badan PPKB Kota Bandung Kepala Badan M.MPd Sekretaris Badan Kasubag Umum dan Kepegawaian SE Kasubag Keuangan dan Program Kabid Pemberdayaan Perempuan Kasubid Pemberdayaan & Partispasi Herlina M.Si Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan Kasubid Perlindungan Hak SH. M.Si Perempuan dan Anak Kabid Pengendalian KB dan KR Nuraeni, SH CN Kasubid Perlindungan Kes-pro M.Si Kasubid Informasi Keluarga SH. MM : Dra. Hj. Popong W Nuraeni : Dra. Hj. Sri Mayaningsih M.Si : Hj. Hetti Srihartini, B.Sc. Hj. Mifta Asikin BA : Dra. Hj. Hetty Sofiaty : Dra. Hj. Lenny : Neti Supriati, : Hj. Nenny : Drs. Aminudin. : Iip Sarupudin, Kabid Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga : Hj. Nunung Surtini SE Kasubid Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga : Marwandi, SE BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA BADAN SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG PENGENDALIAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI SUB BAGIAN KEUANGAN & PROGRAM BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN KELUARGA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI PERAN SERTA MASY & ORG PEREMPUAN SUB BIDANG PERLINDUNGAN KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA SUB BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & ANAK

SUB BIDANG INFORMASI KELUARGA SUB BIDANG KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL UPT P2TP2A ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT MISI : RPJP KOTA BANDUNG RPJM KOTA BANDUNG TAHUN 2009-2013 1. Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; 2. Pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. 3. Peningkatan kesadaran budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa yang bermartabat. 4. Penataan kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan. 5. Peningkatan kinerja pemerintah kota yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan. 6. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. AKSELERASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REVITALISASI PROGRAM KB MELALUI JAMIKA KOTA BANDUNG

TAHUN 2011 RPJP 2005-2025 KOTA BDG RPJMP 2009-2013 KOTA BDG PROGRAM PP DAN KB 7 Prioritas MENINGKATKAN MDGs RPJP 2005-2025 JAMIKA 1. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender 2. Peningkatan Perlindungan Anak 3. Peningkatan Kelembagaan Lini Lapangan Pengelola Program KB. 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB 5. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 6. Peningkatan Kegiatan Ketahanan Keluarga 7. Sosialisasi Kebijakan Program Pembangunan yang Responsif Gender 1. IPG 2. CU / PUS 3. Kemandirian ber KB 4. Ketahanan Keluarga 5. Ekonomi Keluarga

IPM MENURUNKAN TFR Korban KDRT Korban Trafiking, KTA 8 FUNSI KELUARGA 10 RENSTRA BKKBN 2010-2014 VISI SELURUH KELUARGA IKUT KB menjadi PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG 2015 MISI MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA menja di MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA 11 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPPKB Tugas Pokok Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2007, tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Fungsi

2. Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga 3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Kewenanga n Melaksanakan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandung sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mencakup 14 Program dan 51 Kegiatan Visi Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak Dasar Penetapan Visi : 1. Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori PraSejahtera dan Sejahtera-I 2. Masih tingginya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan 3. Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak 4. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak Misi 1. Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB 2. Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori PraSejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender 5. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 6. Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak 7. Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA)

Tujuan : 1. TERINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN PP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA SEMUA KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG 2. TERWUJUDNYA 30 KECAMATAN YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK; 3. BERPERANNYA LEMBAGA MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; 4. PEMENUHAN PERMINTAAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG BERKUALITAS DALAM UPAYA PENURUNAN KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN ANAK SERTA PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI; 5. PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU POSITIF REMAJA TENTANG KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI, GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN REPRODUKSI DALAM RANGKA MENYIAPKAN KEHIDUPAN KELUARGA UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MENDATANG; 6. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN MEMPERHATIKAN KELOMPOK USIA PENDUDUK BERDASARKAN SIKLUS HIDUP, YAITU MULAI DARI JANIN DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN LANJUT USIA, DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA IDEAL; 7. PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, TERUTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI MASYARAKAT Kebijakan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. MEMPERKUAT KOMITMEN POLITIS DAN OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN PUG & ANAK SERTA PENGELOLAAN KB DISEMUA TINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGERAKAN MASYARKAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KECIL BERKUALITAS , KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK PENINGKATAN AKSESSIBILTAS MASYARAKAT & REMAJA, KELUARGA

RENTAN THD INFORMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YG BERKUALITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN PENGELOLAAN PP KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK DAN PROGRAM KB DITINGKAT KOTA S/D LINI LAPANGAN PENINGKATAN DAN PENGGALANGAN KEMITRAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN KELUARGA PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN BERBASIS GENDER & ANAK DIBERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KDRT) Strategi : STRATEGI BPPKB DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUN ADALAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DENGAN PENEKANAN PADA : A. PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KOTA BANDUNG; B. PENINGKATAN KOORDINSI DAN KEMITRAAN C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT; D. PENGUATAN JEJARING KELEMBAGAAN BAIK PADA TINGKAT KOTA DAN REGIONAL. STRATEGI BPPKB DALAM KELUARGA BERENCANA ADALAH : A. PENYERASIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KB; B. PEMANTAPAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM; C. PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM DAN JARINGAN PELAYANAN PROGRAM KB D. PEMANTAUAAN, EVALUASI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN KB Kebijakan : Program BPPKB 1. Permendagr

i No. 13/2006 Yo.to 59 / 2007 URUSAN WAJIB PP KB Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program Pelayanan Kontrasepsi 4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarkat dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri 5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat 6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 7. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 8. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 10. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

12 12 Kegiatan Kegiatan 33 33 Kegiatan Kegiatan Pola Pikir Rencana Badan PPKB RPJMDKota KotaBandung Bandung RPJMD 2009-2013 2009-2013 PastPerformance Performance Past 2008 2008 RenstraBPPKB BPPKBKota KotaBandung Bandung Renstra 2009-2013 2009-2013 RencanaKerja Kerja(Renja) (Renja) Rencana Tahunan Tahunan Programdan danKegiatan Kegiatan

Program Tahunan Tahunan Isu strategis Isu strategis Potensi, kendala, peluang & Potensi, kendala, peluang & tantangan tantangan Kebutuhan & kemampuan daerah Kebutuhan & kemampuan daerah PENCAPAIAN KB BARU DAN AKTIF KOTA BANDUNG JANUARI - APRIL 2012 KB BARU KB AKTIF KONTRASEPSI PPM REALISASI IUD 11,493 3,461 30.11 102,368 99,104 96.81 MOW

1,099 487 44.31 11,581 12,244 105.72 MOP 77 6 7.79 1,053 1,154 109.59 KONDOM 2,521 431 17.10 3,877 3,425 88.34 IMPLANT 854

176 20.61 5,075 4,784 94.27 SUNTIKAN 31,536 6,664 21.13 144,222 138,191 95.82 PIL 13,859 1,681 12.13 54,540 52,765 96.75 JUMLAH 61439 12906 21.01

322,716 311,667 96.58 PUS % PPM 382,459 REALISASI % 81.49 PENCAPAIAN PA MIX KONTRASEPSI BULAN IUD MOW MOP KOND IMPL SWASTA SUNTIK PIL PPM KB AKTIF 2011 98,292 12,179 1,148

4,248 4,768 155,920 54,249 DESEMBER 95,789 11,390 1,020 3,386 4,886 142,225 51,852 88.85 79.71 102.47 91.22 95.58 % THDP PM PPM KB AKTIF 2012 APRIL 2012 % THDP PM 97.45 93.52 102,368 11,581 1,0531 3,877 5,075

142,225 54,540 1,154 3,425 4,784 138,191 52,765 96.81 105.72 109.59 88.34 94.27 97.16 96.75 99,104 12,244 213,126 213,645

Recently Viewed Presentations

  • Collaborative Learning to Maximize Critical Thinking

    Collaborative Learning to Maximize Critical Thinking

    Valuable for teaching and refining a profession's core competencies. Grab some news-making situations; especially good for judgment calls and ethics. Role Playing and Simulations. Simulated experiences to test how learners apply what they know in dynamic and complex situations. Expose...
  • Good Luck! Exam 1 Review Phys 222 - Supplemental Instruction

    Good Luck! Exam 1 Review Phys 222 - Supplemental Instruction

    Good Luck!Exam 1 ReviewPhys 222 - Supplemental Instruction. Tuesday session as normal - Q and A. Thursday Session Cancelled to accommodate Exam review. ... Pressure = Force/Area (units depend on Area) Archimedes principals. Buoyant force equal to .
  • Dimensional Analysis Study Guide - Faculty Site Listing

    Dimensional Analysis Study Guide - Faculty Site Listing

    In any drug calculation problem, for exam purposes, if you do not include the proper unit in your answer; it will be WRONG! If you do not show your work in dosage calculation on the Exams, your answers will be...
  • Insurance and Reinsurance Dispute Resolution in a post-Brexit

    Insurance and Reinsurance Dispute Resolution in a post-Brexit

    If the Rome Regulations are not enacted, the Contracts (Applicable Law) Act 1990 provides for implementation of the Rome Convention, whose substantive provisions are very similar to Rome I. In the vast majority of cases, the governing law will have...
  • Urine Collection & Cystocentesis

    Urine Collection & Cystocentesis

    Aids in localization of hematuria, pyuria, and bacteriuria. Percutaneous aspiration of urine from bladder means the urethra can be avoided. As a last resort cystocentesis can be used on an over-distended bladder in cases of urethral obstruction.
  • Final Draft of Poetic Analysis - Central Dauphin School District

    Final Draft of Poetic Analysis - Central Dauphin School District

    In the poem, "Casa", poet Rigoberto Gonzalez uses personification and verbal irony to describe the ways a house cannot truly be a home without family. The theme is made clear to the audience through the impactful use of personification as...
  • Traffic (black) Template

    Traffic (black) Template

    Mark Snowden has documented a Precision Harvesting project in Central Asia in the EMQ "Quantitative and Qualitative Research." Excerpt: Precision harvesting is defined as "a strategic placement of church planters in contact . with seekers or new believers who already...
  • The Probability and Severity of Man Games Lost Due to Injury ...

    The Probability and Severity of Man Games Lost Due to Injury ...

    The Probability and Severity of Man Games Lost Due to Injury in an NHL regular Season. Jeremy Sylvain & Michael Schuckers. ... Teams that get injured struggle to make playoffs ... The Probability and Severity of Man Games Lost Due...